Presiden Prabowo Tegaskan Mazhab Ekonomi Pancasila Jadi Pondasi Utama Pembangunan Nasional

JAKARTA, wartaone-nusantara.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai pondasi utama pembangunan nasional dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Rabu (20/5/2026). Langkah ini diambil guna memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden menyatakan bahwa arah perekonomian Indonesia wajib mengutamakan nilai ketuhann, kemanusiaan, persatuan nasional, dan keberpihakan pada rakyat. Beliau menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan pasar agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok atau wilayah tertentu saja.

Dalam pidatonya, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa pelayanan publik yang unggul dan birokrasi yang kuat merupakan prasyarat mutlak bagi kemajuan bangsa. Pemerintah berkomitmen menciptakan kepastian hukum yang kokoh guna mendukung sektor swasta dalam memperluas lapangan pekerjaan.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, pemerintah berupaya memperkuat institusi negara yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Salah satu langkah konkret yang disebutkan adalah kenaikan penghasilan hakim yang mencapai hampir 300 persen. Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan koruptif.  Pemerintah fokus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui perluasan jaringan Koperasi Merah Putih. Dari total 1.061 koperasi yang sudah beroperasi saat ini, pemerintah menargetkan aktivasi minimal 20.000 koperasi pada Agustus mendatang, dan diproyeksikan menembus angka 60.000 koperasi pada akhir tahun untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.

Di sektor energi, Indonesia membidik penguatan ketahanan nasional lewat percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Pemerintah mencanangkan pembangunan kapasitas tenaga surya sebesar 100 gigawatt dalam tiga tahun ke depan, yang akan dipadukan dengan program konversi kendaraan bermotor berbasis BBM ke listrik guna menekan angka impor BBM serta menghemat devisa negara.

Sumber: Sekretaris Kabinet RI

(*/KMDA)